Atmoko Iradian and Associates | PERBEDAAN GUGATAN SEDERHANA DAN BIASA PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Penjelasan singkat gugatan sederhana dan biasa pada perkara ekonomi syariah di pengadilan agama

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa sengketa ekonomi syariah (tidak terbatas pada sengketa di bidang perbankan syariah) merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Terdapat dua cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pertama, melalui pengajuan Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan small claims court. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Gugatan Sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Kedua, melalui pengajuan gugatan biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Konsultasikan permasalahan ekonomi syariah anda dengan kami

Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel perbedaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana dan cara biasa

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp500 juta	Lebih dari Rp500 juta
Objek Gugatan	Bukan sengketa tanah ataupun sengketa yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus	Dapat berupa sengketa tanah yang penyelesaiannya tidak melalui pengadilan khusus
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa nilai gugatan yang disengketakan berjumlah kurang dari 500 juta, perkara yang penyelesaiannya tidak melalui pengadilan khusus, dan bukan sengketa atas tanah.

Namun pada akhirnya gugatan sederhana justru membingungkan pihak yang mengajukan. Mulai dari keterbatasan pengetahuan hukum, hingga tidak mengetahui cara penyampaian argumentasi maupun fakta hukum kepada hakim sehingga kemungkinan gugatan sederhana akan ditolak bahkan tidak diterima oleh hakim sangat lah. Hal ini pun tentunya akan sangat merugikan pihak yang mengajukan karena sudah mengeluarkan waktu, tenaga, serta biaya yang telah dikeluarkan. Tentunya dibutuhkan pendampingan oleh orang yang benar-benar mengetahui dan berpengalaman menjalankan sidang di Pengadilan Agama. Namun yang perlu pembaca ketahui, perkara ekonomi syariah sangat lah berbeda penganannya dengan perkara ekonomi konvensional. Dibutuhkan pendamping yang berpengalaman dalam beracara di Pengadilan Agama terkhusus dalam perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu Kantor Hukum Atmoko Iradian & Associates sudah bepuluh-puluh tahun dalam mengangani perkara di Pengadilan Agama, sehingga mengetahui tatacara penanganan yang baik dalam memenangkan gugatan di Pengadilan Agama.